Welcome to Chilly Theme

Sea summo mazim ex, ea errem eleifend definitionem vim. Ut nec hinc dolor possim mei ludus efficiendi ei sea summo mazim ex.

Bisnis Bersama Teman Menjadi Mudah Dengan Cara Ini

Bisnis Bersama Teman Menjadi Mudah Dengan Cara Ini

Walaupun BUT mempunyai status sebagai subjek pajak luar negeri, pemenuhan kewajiban PPh-nya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban PPh bagi subjek pajak badan dalam negeri yang diatur dalam UU PPh. Orang yang sudah menikah, tetapi pasangannya meninggal dunia atau biasa dikenal dengan istilah janda atau duda akan diperlakukan sebagai subjek pajak atas penghasilan yang diterima oleh mereka. Duda atau janda akan diperlakukan sebagai subjek pajak pasangan yang sudah menikah dan harus memasukan SPT gabungan.Akibatnya, mereka akan dikenai tarif PPh yang lebih rendah dibandingkan subjek pajak orang pribadi yang tidak menikah. Khusus sekolah swasta atau universitas swasta, ada beberapa aturan hukum di negara bagian di AS yang tidak mengatur pembebasan pajak bagi sekolah swasta.

Hal yang diperhatikan untuk mencegah pecah kongsi

Menurut economic perspective, kedudukan pemegang saham sama dengan kedudukan investor, yaitu sama-sama sebagai lender. Dengan demikian, perlakuan pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh pemegang saham dan investor harus sama. Dengan diterapkannya sistem international taxation ini, wajib pajak diharuskan untuk menggabungkan seluruh penghasilan di atas yang diterima atau diperolehnya selama satu periode pajak hingga menghasilkan jumlah penghasilan bruto. Dalam kasus ini, penghitungan penghasilan bruto tersebut dilakukan tanpa memperhatikan klasifikasi atau sumber dari penghasilan yang diterima wajib pajak, apakah penghasilan kompensasi, penghasilan dari kegiatan usaha, penghasilan pasif, capital gain, atau penghasilan lainnya. Sistem pajak worldwide secara normatif memberikan potensi penerimaan yang lebih besar bagi Indonesia karena turut memperhitungkan sumber penghasilan yang berasal dari luar negeri.

Pada praktiknya, kebanyakan sistem PPh memperbolehkan pengurangan untuk biaya atau pengeluaran pribadi tertentu. Dalam kasus lainnya, terdapat biaya atau pengeluaran sehubungan dengan kegiatan usaha. Adapun alasan yang digunakan untuk menjustifikasi kebijakan ini, antara lain untuk memajukan kegiatan tertentu atau untuk meningkatkan keadilan horizontal . Salah satu contoh pengeluaran pribadi yang umumnya mempunyai batasan untuk dijadikan pengurang penghasilan bruto adalah pengeluaran untuk “hobi”. Hobi adalah kegiatan pribadi yang dalam kondisi tertentu dapat dijadikan sebagai kegiatan usaha. Misalnya, rumah yang digunakan untuk liburan atau istirahat akhir pekan dapat disewakan.

Biaya makan yang seharusnya dapat dikurangkan dibatasi hingga 50% dari biaya yang dikeluarkan. Di AS, awalnya biaya pindahan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, kecuali jika biaya tersebut mendapat penggantian dari pemberi kerja. Dengan demikian, terdapat perbedaan perlakuan antara biaya yang dikeluarkan langsung dan biaya yang diganti.

Di Portugal, lembaga amal hanya memperoleh pengecualian pajak untuk dua jenis pajak, yaitu PPh badan dan PPN. Selain itu, IGOs harus memiliki kekebalan karena terkait dengan urusan finansial. Kedua, IGOs memiliki kerentanan dalam hal kedudukan, jumlah anggota, dan wilayah. RA8424 yang diterbitkan tahun 1998 oleh Pemerintah Filipina mempertahankan sistem ini dengan memperkenalkan beberapa reformasi struktural dan administrasi dengan mengurangi tarif PPh badan sebesar 1% setiap tahun dari 35% menjadi 32%. Pada awalnya, PPh dikenakan berdasarkan lima schedule yang ditetapkan oleh Undang-Undang PPh UK. Penghasilan yang tidak termasuk dalam schedule tersebut, tidak dapat dikenai PPh.

Sama halnya dengan Filipina, di negara yang dikenal dengan julukan Negara Singa ini, pengenaan PPh final melalui mekanisme withholding tax diberlakukan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan. Penghasilan yang dikenakan pun tidak hanya mencakup penghasilan pasif, tetapi juga penghasilan aktif berupa penghasilan dari kegiatan profesi atau vokasi yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri Singapura. Sesuai dengan Pasal 6 ayat UU No.7/1983, untuk menghitung penghasilan kena pajak, semua penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak harus dijumlahkan. Kemudian, hasil penjumlahan tersebut dikurangi dengan biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran yang diperbolehkan oleh ketentuan Undang-Undang PPh. Dengan kata lain, untuk mendapatkan penghasilan yang dijadikan dasar untuk pengenaan PPh, jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pengurang penghasilan bruto.

Terkait dividen, terhadap dividen yang berasal dari kepemilikan saham yang besarnya tidak substantial, berlaku pemotongan PPh last dengan tarif 26%. Namun, untuk dividen yang berasal dari kepemilikan saham dengan jumlah besar, pengenaan pajaknya tidak dilakukan melalui pemotongan PPh final, melainkan dimasukkan sebagai basis penghitungan pajak orang pribadi dari wajib pajak yang bersangkutan. Umumnya, penghasilan modal dikenakan pajak melalui pemotongan PPh final dengan tarif tetap, sedangkan atas penghasilan dari pekerjaan diterapkan tarif progresif disertai dengan adanya penerapan biaya pengurang penghasilan dan kredit pajak sebagai upaya mencapai keadilan vertikal dan horizontal. Meskipun cara pemungutannya berbeda, pada umumnya, penghasilan yang dikenakan berdasarkan schedular taxation dilakukan secara last.

Lebih lanjut, Ely berpendapat bahwa karena kepuasan tidak dapat diukur secara objektif, nilai dari penghasilan harus didasarkan pada nilai barang dan jasa yang dihasilkan. Dengan demikian, semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan itu merupakan penghasilan. Tidak perlu diperhatikan lagi apakah barang dan jasa tersebut dipakai untuk pemuasan kebutuhan sekarang atau disimpan untuk dipakai di kemudian hari.

Leave a Reply